Menguat, Desakan Patok Harga

Presiden Kembali Sinyalkan BBM Naik
JAKARTA - Presiden kembali meminta pemakluman jika pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pukulan harga minyak dunia yang mengimpit APBN memaksa pemerintah berpikir rasional. Namun, SBY berjanji langkah itu merupakan pilihan terakhir jika tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis.

"APBN kita mengalami pukulan berat karena subsidi melonjak tajam. Sejak awal saya katakan, kita harus mencari solusi lain dan tidak berpikir terlalu cepat untuk menaikkan BBM. Menaikkan BBM adalah cara terakhir bila tidak ada cara lain," ujar SBY dalam peringatan milad (hari lahir) ke-10 PKS di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, kemarin (4/5).

Bagi SBY, dalam menangani krisis energi dan pangan, pemerintah terbuka terhadap setiap bentuk kritik, termasuk dari partai-partai politik. "Itu bagian dari demokrasi. Yang penting mengedepankan argumentasi dan solusi, bukan kekuatan, apalagi kekerasan," ujarnya.

Presiden juga meminta masyarakat saling membantu menangani krisis pangan dan energi. "Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang kuat bantulah yang lemah, yang kaya bantu yang miskin. Yang mendapat keuntungan lebih karena tingginya BBM, bantulah rakyat dan negara. Dengan demikian, tidak menjadi makmur sendiri-sendiri. Kita ingin makmur bersama, " ujarnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mengusulkan, penerapan pajak progresif bagi eksporter komoditas minyak dan pangan yang mendapat windfall profit dari krisis ini. "Sesuai anjuran presiden tadi, hasil pajak yang dinaikkan itu untuk kalangan miskin," ujarnya.

Pemerintah, kata Akbar, harus punya parameter terukur dalam menangani krisis. "Kalau cuma imbauan kepada rakyat, mereka sudah biasa berhemat. Jadi, harus dimulai dari eksekutif dan legislatif," katanya.

Sementara itu, di tengah upaya meredam dampak kenaikan harga minyak dunia, pemerintah diusulkan menggunakan mekanisme hedging atau lindung nilai. Potensi penghematan APBN yang bisa dihimpun Rp 52-101 triliun.

Kajian The Indonesia Economic Intelligence (IEI) yang dirilis kemarin (4/5) memperlihatkan potensi penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jika semua indikator yang ditetapkan pemerintah sesuai asumsi APBN-P 2008. "Ini akan membuat pemerintah tidak lagi pusing memikirkan besaran kenaikan subsidi akibat kenikan harga minyak. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mengurangi beban defisit anggaran," kata Kepala Ekonom IEI Sunarsip dalam diskusi tentang lindung nilai minyak mentah kemarin (4/5).

Dia memperkirakan, bila pemerintah melakukan lindung nilai, harga minyak dunia akan turun. "Dengan lindung nilai, harga minyak akan terlindungi dari aksi spekulasi. Diharapkan berkurangnya aksi spekulasi dapat menekan harga minyak. Selama ini aksi spekulasi telah menjadi motor bagi kenaikan harga minyak," katanya.

Menurut dia, usaha penghematan amat sukar dilakukan bila melihat data statsitik penggunaan BBM oleh masyarakat seiring tingginya penjualan dan penggunaan alat transportasi. "Data menunjukkan penjualan mobil kuartal I 2008 secara tahunan (YoY) meningkat 60,5 persen. Penjualan sepeda motor juga naik 28,6 persen. Sedangkan konsumsi listrik kuartal ini juga meningkat 7 persen. Jadi susah untuk melakukan penghematan dari sisi permintaan," katanya.

Analis Perminyakan IEI Helmi Kamal Firdaus menambahkan, berdasarkan data pasar, dimungkinkan bahwa saat ini RI mendapatkan harga lindung nilai USD 95 per barel. Meskipun, harga minyak mentah saat ini USD 117 per barel. "Beberapa bank menyediakan lindung nilai dengan harga tersebut," katanya.

Helmi menjelaskan, beberapa simulasi skenario lindung nilai harga minyak mentah secara kumulatif bahkan dapat memberikan potensi pendapatan dan penghematan hingga Rp 101 triliun. Hal itu bisa terjadi bila kombinasi lindung nilai antara harga beli dan jual tepat.

Dari kajian yang dilakukan IEI, dia mengatakan bahwa pemerintah melakukan lindung nilai terhadap pembelian minyak mentah USD 95 per barel. Dengan asumsi konsumsi BBM sebesar 355 juta barel selama setahun dan nilai tukar Rp 9.100 per USD, pada harga pasar USD 115 per barel, pemerintah menghemat Rp 44,5 triliun. Bila harga minyak di pasar USD 117, penghematan yang bisa diraih Rp 49,049 triliun.

Sedangkan lindung nilai untuk harga jual minyak USD 117 per barel, bila harga minyak di pasar USD 115 per barel, bisa menambah pendapatan dari selisih harga Rp 6,1 triliun. Jika harga minyak di pasar mencapai USD 110, pendapatan yang diperoleh dari selisih harga Rp 21,533 triliun. Sedangkan bila harga minyak di pasar sampai USD 100 per barel, pendapatan pemerintah dari selisih harga Rp 52,343 triliun.

Helmi juga mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki tim untuk mengkaji lindung nilai minyak mentah. Namun, tim tersebut belum banyak dibicarakan.

Munculnya desakan agar Indonesia melakukan lindung nilai minyak mentah tidak mendapat dukungan sepenuhnya. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung R. mengatakan, Indonesia belum siap menerapkan mekanisme hedging harga minyak karena sangat berisiko dan berbahaya.

Menurut dia, ada beberapa kelemahan Indonesia jika menerapkan mekanisme hedging.Pertama, Indonesia belum memiliki kemampuan memprediksi harga dengan bagus. Kedua, Indonesia juga sama sekali tidak punya kekuatan untuk memengaruhi harga minyak di pasar internasional.

"Dengan melakukan hedging cenderung hanya akan seperti judi (gambling) saja. Sangat berisiko dan berbahaya meng-hedging-kan minyak dan APBN kita," ujarnya.

Dia melanjutkan, jika pemerintah benar-benar melakukan hedging minyak, itu ibarat menyerahkan nasib fiskal dan ekonomi negara kepada tangan spekulan-spekulan. "Padahal, spekulan-spekulan itu tak lain adalah pelaku-pelaku besar di pasar finansial dan komoditas," jelasnya