Pemerintah Masih 'Rabun' Dokumen Terbuka

Pemerintah Masih 'Rabun' Dokumen Terbuka

ilustrasi (dbu/inet)

Jakarta - Pemerintah masih belum memutuskan jenis standar dokumen yang digunakan di institusi pemerintah. Khusus untuk standar dokumen terbuka (Open Document Format/ODF), pemerintah bahkan dinilai masih 'rabun' alias kurang mengerti.

"Pemahaman ODF di Indonesia masih sangat lemah, apalagi di institusi pemerintah, paling hanya segelintir," ujar Harry Kaligis, General Manager Business Development PT Sun Microsystems Indonesia.

Beberapa departemen yang dinilai Harry sudah lumayan 'melek' soal ODF hanya Depkominfo dan Ristek. "Padahal di sejumlah negara, ODF sudah menjadi isu besar dan bahkan di AS sudah merupakan bagian dari isu kampanye," ujarnya, saat jumpa pers di Brasserie Restaurant Jakarta, Senin (5/5/2008).

Depkominfo pun diminta menjadi penggerak dalam sosialisasi ODF di tanah air. Dan juga tidak mungkin, dari departemen inilah keputusan ODF menjadi standar baku untuk setiap dokumen yang dikeluarkan di institusi pemerintah terwujud.

"Kominfo harus berani menjual konsep ini ke pemerintah yang lebih tinggi, misalnya ke presiden RI, serta merangkul departemen-departemen lainnya," tukas Harry.

Sun memang salah satu vendor yang paling vokal dalam menyuarakan penetapan ODF sebagai standar di pemerintahan. Hal tersebut lumrah saja, mengingat pada awalnya spesifikasi dari ODF dikembangkan oleh Sun Microsystems.